Privatisasi Air DKI Jakarta

Tulisan ini merupakan kesimpulan dari skripsi saya yang berjudul Kebijakan Privatisasi Air DKI Jakarta sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

 

Globalisasi yang terjadi membuat batas ruang dan waktu menjadi pudar, bahkan menghilang. Akses berita dan informasi dari suatu tempat akan mudah didapatkan dan diketahui oleh orang-orang yang berada di belahan dunia lain. Transportasi dan komunikasi berkembang pesat untuk memenuhi era globalisasi, dan globalisasi pun turut mendukung adanya transportasi dan komunikasi yang makin canggih. Dengan begitu, mengambil istilah dari Mark Findlay (2004), bahwa terdapat kesadaran manusia sebagai penduduk dunia secara global terhadap adanya dunia secara utuh. Hal ini memberikan kesempatan bagi setiap negara untuk membuka diri terhadap politik dan ekonomi global. Dalam dunia yang secara utuh tergabung ini, hubungan antarmanusia di dalam dunia menjadi saling tergantung.

Komunikasi dan transportasi yang maju turut membuat kesadaran masyarakat sebagai masyarakat dunia mejadi lebih meningkat. Hal ini mendukung adanya pesan kemanusiaan yang bisa disebar ke berbagai negara di dunia. Salah satu pesan kemanusiaan tersebut adalah hak asasi manusia. Dengan adanya globalisasi, hak asasi manusia diakui dan diikuti oleh negara-negara di dunia. Hal itu merupakan hal yang baik mengingat telah banyak terjadi kejadian yang tidak manusiawi, seperti perang dunia dan genosida. Hak asasi manusia diakui dalam berbagai proses yang akhirnya melahirkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Konsep hak atas air ini sendiri pun lahir tidak dengan sendirinya. Konsep ini lahir dari berbagai proses, kemudian disebarkan, disetujui, dan disosialisasikan lewat proses globalisasi. Pengakuan atas hak asasi manusia atas air ini awalnya adalah dari Kovenan Internasional Hak Ekonomis Sosial dan Budaya yang salah satu poinnya menyatakan bahwa terdapat hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak, termasuk pangan, sandang, dan papan, dan atas perbaikan yang terus-menerus. Kemudian, terdapat Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 dari Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB tentang Hak atas Air yang menyatakan, bahwa hak atas air merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Dalam Komentar Umum itu terdapat kalimat yang menyatakan, bahwa hak atas air masuk ke dalam jaminan penting untuk mengamankan standar kehidupan yang layak. Untuk menindaklanjuti hal itu, diadakan Sidang Umum PBB tahun 2010 yang menyepakati bahwa air minum yang bersih dan sanitasi yang baik merupkan hak asasi manusia yang sangat penting untuk kehidupan.

Selain meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, globalisasi juga memberikan janji-janji ekonomi kepada semua negara di dunia. Globalisasi menjanjikan akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dalam suatu negara apabila negara tersebut mau membuka diri terhadap perdangan internasional (Stiglitz, 2002). Dengan keterbukaan ekonomi, korporasi internasional dapat membantu memindahkan teknologi, modal, dan barang melewati batas-batas negara. Dengan itu, suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang, dapat melakukan akselerasi pembangunan negara untuk mencapai pembangunan yang telah dilakukan oleh negara-negara maju, seperti USA dan UK. Kemudian, dalam rangka melakukan pembangunan untuk mencapai akselerasi level global, negara berkembang tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai pembangunan. Untuk itu, diadakan suatu lembaga bantuan asing sebagai salah satu aspek dunia global.

Hal ini dialami sendiri oleh Indonesia. Dalam era globalisasi, Indonesia ingin turut melakukan pembangunan untuk menjadi negara maju di dunia. Namun sayangnya, Indonesia tidak mempunyai cukup modal dan teknologi dalam membangun negara. Untuk itu, Indonesai meminjam dana kepada Bank Dunia dalam rangka melakukan pembangunan. Dengan adanya pinjaman tersebut, Indonesia menjadi terikat dengan suatu perjanjian peminjaman dana yang membuat Indonesia menjadi tergantung kepada Bank Dunia.

Bank Dunia sendiri merupakan lembaga yang turut membuat Konsensus Washington (the Washington Consensus) yang menganut paham neoliberal, bersama dengan IMF dan the US Treasury. Tiga ide besar paham neoliberal adalah liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Neoliberalisme menganut bahwa hubungan antarmanusia dinilai dengan kegiatan pasar. Tolok ukur untuk menilai kebijakan pemerintah adalah bagamana kegiatan, kinerja, dan kepentingan pasar terjadi. Oleh karena itu, dilakukan liberalisasi dan deregulasi agar campur tangan negara dapat berkurang dan dapat menyilakan pasar untuk berkegiatan sebebas mungkin. Kemudian, untuk menyokong kepentingan pasar, negara harus menyingkirkan kepentingan publik. Hal itu didasari oleh pandangan bahwa anggaran untuk pelayanan publik merupakan bentuk inefisiensi finansial. Untuk itu, dilakukan privatisasi agar dapat menumbuhkan efisiensi finansial.

Dengan melakukan pinjaman kepada Bank Dunia, Indonesia disusupi nilai-nilai dari paham neoliberal tersebut. Bank Dunia mengeluarkan kajian yang berisi bahwa pelayanan air di Indonesia masih terpengaruh sistem politik dan tidak disiplin dalam hal finansial. Hal itu merupakan kamuflase agar pelayanan publik dapat jatuh ke ranah pasar yang kemudian akan menghilangkan nilai barang publik tersebut dan menggantinya menjadi barang ekonomi. Indonesia yang terikat dan tergantung pada Bank Dunia pun harus melakukan privatisasi dengan alasan harus terciptanya peningkatan efisiensi kerja dan finansial. Pelayanan publik akan air pun berubah orientasi menjadi berorientasi pada pelanggan. Dengan kata lain, air menjadi barang ekonomi yang diperjualbelikan kepada pelanggan yang untuk mengonsumsinya harus mempunyai daya beli.

Susupan ide neoliberalisme ini merupakan bentuk hegemoni yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap Indonesia dalam dunia internasional. Mengacu pada Gramsci, hegemoni ini merupakan bentuk pengamanan legitimasi Bank Dunia dalam dunia global. Bank Dunia membutuhkan pengakuan akan status quo yang kemudian dapat mengamini dominasinya sehingga dominasi tersebut seolah-olah disepakati bersama oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia, dan kemudian dilembagakan dalam suatu konsensus.

Di sini jelas Indonesia ditekan dalam rangka hegemoni Bank Dunia terhadap Indonesia. Dalam konteks ini, apabila mengacu pada Barak (2001), penekanan yang dilakukan oleh Bank Dunia membuat Indonesia menghasilkan suatu reaksi sebagai bentuk adaptasi struktural. Mengacu pada Quinney, reaksi tersebut adalah berupa crimes of domination. Privatisasi air itu lah yang merupakan bentuk dari crimes of domination yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya. Hal itu disebabkan oleh karena adanya rakyat miskin yang dimarginalisasi karena tidak dapat mengakses air bersih dengan murah, mudah, dan berkualitas. Dengan sistem privatisasi, air bersih menjadi barang ekonomi yang hanya dapat dikonsumsi apabila pelanggan mempunyai daya beli. Rakyat Indonesia, dalam kasus ini adalah rakyat Jakarta, dianggap sebagai pelanggan, bukan sebagai warga negara yang haknya harus dipenuhi oleh negara.

Air bersih merupakan isu moral karena ia berhubungan dengan bagaimana manusia dapat terus-menerus menggerakkan roda kehidupan mereka. Menurut Julia dan Herman Schwendinger, isu moral tersebut ditentukan dengan adanya hak asasi manusia. Prasyarat kehidupan semua orang harus dijamin, seperti makanan, tempat berlindung, pakaian, kesehatan, pekerjaan, rekreasi, dan keamanan. Termasuk juga di dalamnya adalah air bersih. Air bersih tersebut merupakan hal dasar yang tidak boleh hanya dianggap sebagai hadiah. Air bersih merupakan hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia.

Mengacu pada Julia dan Herman Schwendinger dalam Taylor, Walton, Young (1975), kesetaraan untuk mendapatkan air bersih sebagai hak asasi manusia dibela dengan dasar politik atau atas dasar siapa yang menang. Pemerintah melegitimasikan hal itu dalam bentuk kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial (Suharto, 2006), dan dibuat dengan tujuan pembangunan negara (Nugroho, 2012) sebagai bentuk kamuflase. Hal itu membuat pencapaian kebebasan dan kesetaraan harus dicapai dengan harga tinggi.

Julia dan Herman Schwendinger mengatakan, bahwa saat hak asasi manusia dibuat sebagai dasar definisi akan tindak kejahatan, maka pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan domain utama dari kriminologi. Terdapat pembatasan yang membuat manusia menjadi terhambat untuk memenuhi kehidupannya.

Dalam kasus privatisasi air ini, pemerintah melanggengkan privatisasi air tersebut dan membuat adanya diskriminasi yang muncul dari adanya rakyat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap distribusi air bersih. Situasi ini dijelaskan dengan faktor-faktor, termasuk ketidakmampuan mereka untuk membayar, dan investasi infrastruktur yang bias antara pemerintah daerah dengan korporasi. Padahal, manusia mempunyai hak untuk hidup dan sumber daya yang menunjang kehidupan itu sendiri.

Kebijakan privatisasi air DKI Jakarta ini mendorong adanya krisis. Banyak kejadian yang mengindikasikan bahwa negara merugikan masyarakat, seperti koreksi target yang bukannya memperbaiki performa, malah akan membuat untung PAM Jaya dan pihak swasta, air bersih yang jarang mengalir ke permukiman miskin, dan kualitas air yang sangat buruk sehingga tidak bisa dikonsumsi. Masyarakat miskin tidak mendapatkan pelayanan distribusi air bersih sehingga mereka harus membeli air bersih di gerobak atau jerigen dengan harga yang mahal. Hal itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai hasil adaptasi struktural dari hegemoni Bank Dunia yang di dalamnya mengandung suntikan ide neoliberal yang dilakukan dalam jubah globalisasi.

Kondisi ini merepresentasikan adanya pelanggaran serius akan hak asasi manusia dan hal itu tidak bisa ditoleransi. Dengan dilanggarnya hak asasi manusia masyarakat DKI Jakarta atas air bersih, masyarakat menjadi korban atas ketidakadilan sistem sehingga mereka tidak bisa mengakses air bersih untuk kehidupan mereka. Masyarakat DKI Jakarta dirugikan. Negara jelas melakukan kejahatan dengan mengeluarkan kebijakan privatisasi air ini. Jadi, dengan ini, pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia atas air. Dengan melanggar hak asasi manusia atas air, pemerintah melakukan suatu tindakan kejahatan yang berat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s